System Demokrasi antara Indonesia dan Amerika adalah Berbeda
Prof. DR. Jawahir Tantowi, SH
Swarakeistimewaan-Jogja. Prof.Dr. H Jawahir Tantowi,SH, Akademisi dari Fakultas Hukum UII Yang sangat konsen untuk mendukung Penetapan Gubenur dan Wakil Gubenur DIY dalam RUUK DIY,Akademisi asal Sumatera Selatan tersebut mengatakan bahwa opsi penetapan dalam pengisian jabatan Gubenur dan wakil Gubenur DIY adalah kenyataan konstitusional sesuai dengan UUD 1945 pasal 18a dan pasal 18b yang seharusnya difahami secara holistik tidak sepotong-potong sehingga beliau berharap kepada Panja RUUK DIY DPR –RI untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan tentang pengisian jabatan Gubenur dan wakil Gubenur DIY melalui mekanisme penetapan, yaitu Sri Sultan dan Sri Pakualam yang bertahta sebagai Gubenur dan wakil Gubenur. “ Opsi ini harus diambil oleh DPR RI dan Pemerintah, jika tidak akan mempersulit dirinya sendiri”
Sebagai seorang Pakar Hukum Internasional beliau mencontohkan praktek demokrasi di Negara maju tetapi juga masih mempertahankan system kerajaan, missal Negara Tahta suci Vatikan di kota Roma Italia, dan Negara Monaco di Perancis. “ bahwa praktek system demokrasi antara Indonesia dan Amerika adalah berbeda “ tegas beliau sambil menjelaskan bahwa Indonesia terbentuk menjadi Nation atau bangsa dengan memperhatikan dan menghargai daerah/daerah atau kerajaan yang sebelumnya telah ada, dan secara sadar kerajaan-kerajaan di Nusantara bersatu dan membentuk suatu Nation Baru yang bernama Indonesia, sehingga eksistensi bekas kerajaan-kerajaan Nusantara tersebut menjadi unsur utama dari NKRI.
Sedangkan praktek demokrasi di USA berbeda karena para pembentuk Negara USA beranggapan bahwa Amerika adalah suatu Negara baru yang tidak ada kaitannnya sama sekali dengan masa lalu, Bahkan para founding father USA secara sengaja memutus hubungan kekeluargaan dengan para leluhurnya dan beranggapan bahwa NEW ORDE, Negara USA adalah sesuatu yang orisionil dan Mandiri atau Independent. dan tidak bisa diintervensi dengan Kebudayaan dari manapun, Mereka sengaja menciptakan kebudayaan baru dan mempunyai kebebasan yang seluas luasnya. “Hal ini lah yang sekarang akan dipakai oleh pemerintah RI dalam merumuskan RUUK DIY jadi secara Filosofi para elit Negeri ini sudah keblinger dan salah kaprah dan terlalu menghamba pada praktek kehidupan demokrsi liberal US” Tambah beliau ketika ditemui Swara Keistimewaan di sela diskusi terbatas bersama Sekber Keistimewaan DIY di Fakultas HUkum UII jalan Tamansiswa (7/2/ 2012. (agung murhandjanto witoradyo)
Swara Keistimewaan 